Solusi Besar Menggalang Revolusi Senyap untuk Nusantara Tercinta


Tulisan dan judul artikel ini terinspirasi setelah membaca blog I-I. Tulisan ini menurut saya merupakan pemikiran dan paradigma besar untuk perbaikan nusantara tercinta. Walaupun bisa dibilang agak terlambat (kenapa waktu masih aktif tidak melakukan action ya…Allah punya kehendak) tetapi gagasan ini adalah gagasan yang fundamental. Sebuah percikan  ide yang perlu direnungkan oleh segenap anak bangsa, para aktifis, mahasiswa, politisi dan tidak ketinggalan aktifis buruh : Bahwa masalah keterpurukan buruh saat ini tidak lepas darui kondisi politik, Negara dan pemerintahan saat ini. Dan tidak naïf kalau dikatakan kondisi buruh  adalah korban dari sistem perpolitikan nasional. Untuk itu sebagai aktifis buruh perlu mempunyai konsep buruh cerdas dan mengetahui kondisi Negara secara makro agar buruh cerdas sejahtera.

Terlepas dari konteks yang ada, terlepas dari siapa yang mencentuskan ide-ide ini, bangsa dan Negara ini perlu segera berbenah dan menata sistem pemerintahan yang lebih baik, kalau tidak jurang kehancuran semakin mengangga lebar di depan kita.

Dengan judul Menggalang Revolusi Senyap, Revolusi Berpikir terasa suatu gugahan intelektual yang meyakini awal dari sebuah perubahan besar adalah dari proses berpikir. Namun jangan dilupakan bahwa berpikir tanpa direalisasikan dalam tindakan nyata akan senyap dan akhirnya benar-benar menghilang. Seharusnya ada suatu keberanian nyata untuk menyusun Blue Print strategi dan langkah-langkah implementasinya sehingga proses berpikir untuk kemajuan Indonesia Raya akan mampu mempengaruhi dalam skala massal, dimana kesepahaman dibangun dengan sungguh-sungguh dan bukan ikut-ikutan belaka.

Saya pernah menaruh seorang agen muda di kelompok yang secara intensif melakukan diskusi bersama Saurip Kadi, seingat saya kelompok tersebut dinamai Vilters. Harus saya akui bahwa sosok Saurip Kadi patut dihormati sesuai dengan prinsip dan kemampuannya yang di atas rata-rata mereka yang menyandang bintang-bintang Jenderal di negeri ini. Namun saya juga secara jujur harus mengkritisi ketidakjelasan pembangunan jaringan reformis militer di tubuh militer Indonesia. Cukup jelas bahwa mayoritas tokoh kunci militer di negeri ini belum sehaluan dengan Saurip Kadi.

Patutlah saya juga ikut merekomendasikan rekan-rekan Blog I-I untuk ikut memahami alur berpikir Mayjen Saurip Kadi. Sebagaimana di bawah ini:

Nama Mayjen TNI Saurip Kadi seakan-akan tenggelam setelah munculnya isu “Dokumen Bulak Rantai” pertengahan tahun 2000. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Pangkostrad Letjen TNI Agus Wirahadi Kusumah (alm) dan Aster KSAD Mayjen TNI Saurip Kadi bersama sejumlah perwira tinggi TNI AD mengadakan pertemuan untuk membahas reposisi di tubuh TNI AD.

SETELAH “Dokumen Bulak Rantai” muncul dan menghebohkan, Mayjen TNI Saurip Kadi dicopot dari jabatan sebagai Aster KSAD dan digantikan Mayjen TNI Sang Nyoman Suwisna, 29 Juni 2000. Selanjutnya Saurip Kadi jobless di Markas Besar (Mabes) TNI AD. Sementara itu, Letjen TNI Agus Wirahadi Kusumah tetap menduduki jabatannya sebagai Pangkostrad. Sejak itulah nama Saurip Kadi nyaris hilang. Namun awal tahun 2008 ini nama Saurip Kadi sebagai perwira tinggi TNI AD yang masih aktif kembali muncul lewat buku “Mengutamakan Rakyat”. Buku tersebut merupakan hasil wawancara Liem Siok Lan dengan Saurip Kadi. Isinya sungguh membuat mata kita terbelalak, bulu kuduk kita berdiri, dan memaksa kita mengelus dada. Tetapi buku tersebut juga mampu menghadirkan seberkas harapan tentang masa depan bangsa dan negara Indonesia yang sekarang sedang terpuruk ini.

Buku “Mengutamakan Rakyat” tidak hanya mengungkap fakta dengan pengamatan yang cerdas dan kritis, tapi juga menawarkan sejumlahsolusi yang sangat spektakuler sekaligus kontroversial. Selain “Mengutamakan Rakyat” , Saurip juga meluncurkan buku “Menembus Batas”. Berikut ini wawancara Duta dengan Mayjen TNI Saurip Kadi di Surabaya, Selasa (15/4), yang dipadu dengan kutipan bukunya yang memang disajikan dalam bentuk wawancara.

Apa motivasi Anda menulis buku ini?

Untuk memberi solusi bagi bangsa agar bisa keluar dari keterpurukan. Karena tanpa solusi sampai kapan pun niscaya bangsa ini tidak akanpernah bisa keluar dari keterpurukan.

Judul buku Anda “Mengutamakan Rakyat” cukup provokatif, apakah ada motif tertentu, misalnya untuk mencalonkan diri menjadi Capres?

Pertanyaan seperti ini wajar karena bangsa ini terlalu lama dibangun dengan intrik dan konflik serta fitnah, sehingga anak bangsa lebih cenderung curiga mencurigai apalagi terhadap munculnya gagasan-gagasan baru tentang kenegaraan. Persoalan mencari pemimpin adalah urusan rakyat. Buku ini semata-mata untuk menawarkan solusi yang bisa digunakan untuk segera mengakhiri keterpurukan. Penilaian provokatif atau tidak tergantung sudut pandang masing-masing.

Kalau begitu apa tujuan sesungguhnya dari penerbitan buku ini?

Melalui buku ini saya berharap sebanyak mungkin anak bangsa ini menanyakan kepada calon presiden: Apa solusi yang disiapkan kalau dirinya terpilih untuk mengakhiri keterpurukan ini? Kesadaran ini menjadi sangat mendasar, agar yang berani mancalonkan atau dicalonkan sebagai capres adalah figur yang punya solusi dan paradigma baru dalam mengelola negara ke depan, bukan pemimpin yang sekadar melanjutkan model dan cara-cara lama yang nyata-nyata telah membawa kita terpuruk. Tegasnya dia yang kelak tampil adalah yang siap untuk melakukan perubahan agar bangsa ini bisa keluar dari keterpurukan guna membangun peradaban baru yang lebih baik.

Anda sepertinya ingin mengatakan ke depan perlu pemimpin yang kuat?

Anda benar, tapi kurang lengkap. Benar karena kita ke depan memang bangsa ini butuh pemimpin yang kuat, yang tidak takut untuk mendobrak aturan hukum yang selama ini membelenggu, namun dia mutlak harus punya solusi untuk mengakhiri keterpurukan. Fakta membuktikan orang kuat sekaliber Bung Karno dan Soeharto, pemerintahannya berujung dengan krisis nasional, bahkan dirinya dilindas oleh sistem yang mereka besarkan sendiri. Dan yang pasti rakyatlah yang paling besar menanggung risiko yang ditimbulkannya.

Kalau begitu apa dan di mana persoalan utama yang dihadapi bangsa ini?

Bangsa ini belum mempunyai sistem kenegaraan yang secara objektif rasional mampu memberi jaminan bahwa negara akan berhasil melaksanakan misinya dengan baik. Maka sekuat apa pun presidennya, mustahil mampu mengantar bangsa ini mencapai tujuan. Ibarat kendaraan, sehebat apa pun seorang sopir, kalau kendaraannya bobrok maka mustahil bisa memberi jaminan akan sampai tujuan dengan selamat. Bukankah yang terjadi hanya mengantar bangsa ini masuk jurang keterpurukan, inilah yang dialami bangsa kita saat ini.

Konkretnya bagaimana?

Lihat saja dari sisi politik makro, bukankah perpolitikan kita hari ini terbelenggu oleh oligarki dan kartel. Bagaimana mungkin seorang kepala daerah, katakanlah gubernur, setelah terpilih tidak korupsi, kalau untuk ikut Pilkada saja membutuhkan ratusan miliar. Siapa pun dia yang telah mengeluarkan modal begitu besar, wajar saja kalau dana yang dikeluarkan itu harus kembali dengan keuntungan yang berlipat. Dalam sistem kepartaian juga sama saja, lihat saja mereka sesungguhnya sudah bagi-bagi lahan sumber pendanaan, melalui departemen dan korporasi BUMN. Dampak yang tidak bisa dielakkan kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tapi di tangan partai dan juga elite yang berkuasa. Dan begitu pula aspek-aspek lainnya sudah begitu ruwetnya, maka kita perlu paradigma baru.

Bisa dijelaskan paradigma baru yang Anda maksud?

Oh ya, itu kemutlakan. Lihat saja Pemilu 2004, kita menggunakan pemilu langsung. Artinya legitimasi presiden diperoleh langsung dari publik, artinya bukan dari partai dan atau DPR. Konsekuensi pemilu langsung, kabinet yang dibentuk seharusnya kabinet zaken, bukan kabinet partai apalagi koalisi partai. Tapi ini bukan salah SBY, karena UUD membenarkan presiden bisa di-impeach di luar alasan hukum. Belum lagi sistem perwakilan, mana ada dalam sistem presidensiil anggota DPR kok wakil partai. Belum lagi dalam pengelolaan ekonomi. Perekonomian kita selama ini hanya melanjutkan sistem perekonomian kolonial. Kita terus terjebak pada text book yang ada. Padahal zaman sudah berubah, dalam kaitan global tidaklah mungkin model yang berlaku selama ini kita teruskan.

Bisa diberikan contoh?

Contoh konkret adalah tidak terserapnya dana-dana bantuan asing yang sudah di-plegde untuk rehabilitasi korban tsunami Aceh dan Nias. Dana tersebut datang sendiri dan dalam jumlah besar. Terus ngapain pemerintah sibuk roadshow ke berbagai negara untuk menarik investor. Dalam pengelolaan sumber daya alam, bagaimana mungkin para pemegang lisensi tambang batu bara umpamanya, dengan bermodalkan lisensi saja mereka bisa mengeruk uang dari money market (bursa efek) dalam jumlah yang besar. Belum lagi keuntungan dari bisnis itu sendiri. Naifnya, di saat yang sama Pemerintah mau membangun rumah sakit di sekitar wilayah tambang itu sendiri harus mencari investor. Ini kan artinya salah urus. Begitu pula di aspek kehidupan lainnya, seluruhnya mutlak perlu ditata ulang.

Anda tadi bilang saat ini sistem politik kita sudah masuk dalam kondisi oligarki dan juga kartel. Ke depan perubahan apa yang Anda harapkan?

Memang tidak mudah tapi bukan tidak bisa dilaksanakan, banyak Negara termasuk tetangga dekat kita Malaysia dan juga Thailand, dan sekarang Vietnam, mereka bisa melaksanakan perubahan tanpa berdarah-darah. Maka kata kuncinya adalah kesiapan solusi mengutamakan rakyat yang hendak dilaksanakan oleh bangsa ke depan. Dan karena tidak mungkin perubahan datang dari partai-partai dan elite yang berkuasa saat ini, maka rakyatlah yang harus merebut kembali kedaulatan yang kini telah beralih menjadi kedaulatan partai dan elite. Perubahan model tersebut hanya mungkin ditempuh melalui kehadiran seorang pemimpin sejati yaitu pemimpin yang punya keberanian lebih, dan punya komitmen kuat untuk menghentikan keterpurukan dan memulai membangun peradaban baru Indonesia. Maka melalui pemilu ke depan bangsa ini harus melahirkan pemimpin yang mempunyai solusi dan paradigma baru dalam pengelolaan negara ke depan.

Bagaimana mungkin rakyat bisa merebut kembali kedaulatan, apakah yang Anda maksud revolusi?

Rakyat dari dulu cerdas kok. Rakyat tahu semua kok kelakuan elite dan apa yang dikerjakan mereka. Melalui gerakan rakyat kita bikin revolusi senyap yaitu revolusi berpikir. Dengan menjadikan solusi, mengutamakan rakyat, sebagai kesadaran publik, maka siapa pun yang berani tampil sebagai Capres mestinya dia yang siap dengan solusi untuk mengatasi keterpurukan, bukan pemimpin yang tanpa konsep yang hanya sekadar melanjutkan cara-cara lama begitu saja. Rakyat dan apalagi tokoh dan para riil pemimpin yang ada di tengah-tengah masyarakat harus menanyakan dan sekaligus menguji konsep apa, kebijakan apa, tegasnya solusi apa, yang disiapkan oleh para calon presiden ke depan untuk mengatasi keterpurukan ini. Bukan janji-janji yang muluk-muluk seperti yang terjadi selama ini yang sama sekali tidak kualitatif- kuantitatif, tidak terukur dan tanpa penjelasan bagimana janji itu akan dipenuhi. Buku ini juga bisa digunakan sebagai salah satu contoh kontrak sosial tertulis. Kontrak sosial tertulis bagi calon presiden menjadi penting, agar kelak rakyat bisa menagihnya secara faktual bila yang ditulis tidak dilaksanakannya dengan benar dan baik.

Menurut Anda, permasalahan mendasar apa yang kini dihadapi bangsa kita.

Setidaknya ada 8 masalah besar mendasar yang dihadapi bangsa yaitu :

(1)   Sistem kenegaraan yang semrawut.

(2)   Tarik menarik antara pusat dan daerah yang begitu kuat, hal ini diakibatkan konsep otonomi yang setengah matang.

(3)   Partai yang menghisap rakyat, partai memang butuh dana, namum tidak seharusya dengan menghisap rakyat.

(4)   BUMN yang telah menyimpang dari misi utamanya, dan beralih fungsi sebagai sapi perahan bagi partai dan elite yang ada.

(5)   Nasib Rakyat yang telantar, antrean untuk mendapat bahan kebutuhan pokok di mana-mana, banyak permasalahan kemanusiaan dan sosial tidak tertangani dengan sigap oleh pemerintah.

(6)   Kerusakan moral elite yang nyaris sempurna, korupsi tidak hanya di pusat tapi sudah menular sampai ke desa-desa, tidak hanya perorangan dan kelompok, sekarang ini malah sudah berjamaah. Gaji kecil bisa kaya raya tanpa sumber penghasilan yang jelas, tidak dirasakan sebagai aib atau dosa.

(7)   Bangsa ini tidak memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh globalisasi. Padahal globalisasi akan jalan terus, tak peduli Indonesia siap atau tidak siap, menerima atau menolaknya.

(8)   Bangsa ini mengabaikan manfaat kemajuan teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi dan informatika.

SBY Memerankan Simbol, Operatornya JK

“Lihat saja saat Pak Harto, yang berperan jadi operator adalah Bu Tien, maka sabdo pandito ratu tan ora kena owah menjadi terbukti. Bahasa Jawanya “idu geni” ludahnya saja api. Yang diomongkan terbukti. Dengan kadar yang sedikit rendah hal ini terjadi saat Mbak Mega. Karena peran operator dimainkan sang suami. Sekarang, SBY memerankan sebagai simbol, operatornya JK.” Demikian pendapat Mayjen TNI Saurip Kasdi. Berikut ini kutipan buku “Mengutamakan Rakyat” yang bergaya tanya jawab.

Lantas dari mana kita akan memulai. Bukankah sejak tahun 1998 kita sudah reformasi, dan hasilnya malah menyengsarakan rakyat?

Tahun 1998 bukan reformasi, itu rebutan kekuasaan dari Orde Baru oleh penerus Orde Baru. Dari Soeharto ke turunannya Soeharto. Lihat saja sekarang yang pendatang baru di lapis atas, kan cuma Hidayat Nurwahid, paradigma yang digunakan dalam mengelola negara juga belum berubah, lantas dari mana kita mengharap adanya perbaikan.

Bicara memulainya, dari perubahan mind set dulu, perubahan paradigm dari elite bangsa. Dan yang duluan harus berubah adalah presidennya. Lihat saja Pemilu 2004, kita sudah melaksanakan pemilu langsung, artinya legitimasi SBY sebagai presiden bukan dari partai, tapi langsung dari rakyat. Karena paradigma dalam mendatangkan stabilitas politik belum berubah, maka dalam menyusun kabinet dan juga pengelolaan dinamika kekuasaan masih model lama, masih perlu dukungan partai, masih menghitung suara pendukung pemerintah di DPR. Hal ini sama sekali bukan kesalahan SBY, tapi sistem politik hasil amandemen memang ruwet, semerawut dan tidak rasional.

Kira-kira di mana titik keruwetan tersebut?

Kita harus tegas dalam memilih, kalau mau presidensiil maka semua perangkat dan mekanisme yang digunakan janganlah dicampur dengan milik parlementer. Kalau dicampur begitu saja akan terjadi proses saling menjegal, mereduksi dan bahkan saling mendistorsi dan menegasikan satu dengan lainnya. Akhirnya yang dikorbankan adalah kedaulatan rakyat berpindah menjadi kedaulatan partai dan elite.

Dalam sistem presidensiil di mana pun, presiden dan anggota DPR sama-sama sebagai konstanta, artinya tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Mengapa? Karena rakyat memilih presiden untuk 5 tahun. Rakyat juga tidak pernah menguasakan kepada partai untuk di tengah jalan mencopot anggota DPR tuh, lantas dari mana asal usul wewenang partai bisa mencopot anggota DPR. Rakyat juga tidak pernah memberi kuasa kepada anggota DPR dan DPD untuk mencopot presiden di tengah jalan,lah kok ada hal impeach. Presiden dan anggota DPR bisa saja dicopot, tapi haruslah alasannya karena hukum, tegasnya kriminal. Lain soal kalau kita hendak menggunakan sistem parlementer, maka yang diberi kuasa oleh rakyat adalah partai, artinya partai berhak penuh untuk mengganti anggotaDPR di tengah jalan karena alasan politik sekali pun, ataupun ganti perdana menteri kalau memang besarnya dukungan di DPR tidak mayoritas lagi.

Kalau begitu sistem kenegaraan kita salah dong?

Bicara soal sistem kenegaraan bukan soal salah benar, persoalan yang mendasar adalah objektif rasional apa tidak. Terbukti dalam praktik oleh banyak negara atau tidak. Hasil kudeta saja asal legitimated menjadi sah kok, apalagi hasil Sidang Umum MPR kan ya pasti sah dong. Mari lihat lebih jauh, yang janji dengan rakyat untuk memberantas korupsi adalah presiden, la kok lembaga yang menjalankannya KPK yang tidak di bawah presiden.

Lagi, di mana pun negara dan pemerintah haruslah dipisah atau minimal dipilah. Sehingga ketika pemerintah gagal, atau terjadi instabilitas di tingkat pemerintahan, tidak sampai merembet ke negara. Lihat saja Thailand berulang kali kudeta, negaranya tetap stabil, hari ini ada kudeta, besok turis juga tetap berdatangan malah jadi tontonan.

Begitu pula Amerika, beberapa bulan lalu Presiden Bush ditentang DPR dan bahkan oleh partainya, soal Irak, tapi selaku kepala negara Bush punya hak veto, maka Amerika tetap stabil. Kurang yakin lagi, tolong cari negara pengikut sistem presidensiil yang mana yang ketua partainya dicalonkan atau mencalonkan sebagai capres. Yakin hanya di Indonesia.

Bukankah persoalan yang kini dihadapi bangsa adalah persoalan ekonomi?

Sama seperti di bidang politik, pemerintahan, dan aspek lainnya, ekonomi, sistem besarnya juga harus ditata ulang. Ke depan soko guru ekonomi yaitu koperasi dan BUMN harus direformulasikan dalam bentuk BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat). Rontoknya 200 konglomerasi, harus dijadikan pelajaran di mana ke depan kita harus mengganti pendekatan dengan aglomerasi, kecil-kecil banyak, tapi kuat yang dirangkai dalam sebuah network perdagangan lokal, regional, nasional dan bahkan global yang dikaitkan pula dengan kekuatan global financial. Begitu pula paradigma kebijakan harus diubah dari semula bertumpu pada kebijakan fiskal, diubah menjadi kebijakan yang mengedepankan nilai tambah akibat penggunaan teknologi dan manajemen yang dikaitkan dengan global financial. Secara keseluruhan ke depan kita harus melaksanakan corporat restructuring menuju Indonesia Incorporation.

Presiden kita kan dari militer, mengapa dikesankan tidak cekatan dan publik menilai kurang tegas?

Persoalan lamban dan tegas, sama sekali tidak ada kaitannya dengan militer atau tidak. Kalau SBY dikesankan begitu, ini tidak lepas dari budaya politik kita yang masih mengikuti budaya kerajaan, sama sekali belum sebagai budaya demokrasi. Dalam budaya kerajaan, raja adalah simbol. Peran operator sangat menentukan penampilan sang simbol. Lihat saja saat Pak Harto, yang berperan jadi operator adalah Bu Tien, maka sabdo pandito ratu tan ora kena owah menjadi terbukti. Bahasa Jawanya “idu geni” ludahnya saja api. Yang diomongkan terbukti.

Dengan kadar yang sedikit rendah hal ini terjadi saat Mbak Mega. Karena peran operator dimainkan sang suami. Sekarang, SBY memerankan sebagai simbol, operatornya JK. Yaa, darimana rumusnya kesan public seolah SBY lembek, ragu-ragu dan tidak tegas bisa ditangkal.

Masih ada waktu sih, tapi ini kan tergantung Pak SBY sendiri, mau melanjutkan kontraknya dengan JK di mana peran sebagai operator tetap JK, atau sisa jabatannya akan dihandle sendiri atau oleh orang sendiri, asal mengutamakan rakyat pasti pamornya kembali pulih.

Anda kan teman seangkatan, apa tidak memberi saran?

Justru di situ persoalannya, lingkaran kekuasaan akan membikin SBY dikelilingi orang-orang yang menikmati kekuasaan, sedemikian rupa sehingga sama kawan akan terbangun sekat, kalau toh bisa ketemu ya paling-paling pada acara-acara yang dipersiapkan oleh lingkaran-lingkaran yang menikmati kekuasaan itu tadi. Buku “Mengutamakan Rakyat” adalah cara saya membantu kawan, kalau mau memanfaatkannya.

Anda kan dari militer, bagaimana sebaiknya TNI dikelola?

Di dunia ini lebih dari 200 negara, mengapa mereka bisa mengatur tentaranya agar tidak menembaki rakyatnya? Prajurit negara sahabat yang menjalankan tugas dengan benar tidak dijebloskan ke penjara atas nama pelanggaran HAM. Tugas tentara di mana pun untuk membunuh, lah kok anggota kita dijebloskan penjara gara-gara saat resmi menjalankan tugas negara membunuh musuh negara.

Tidak etislah kalau terus mengatasnamakan “ala Indonesia”, ini persoalan perjalanan panjang peradaban manusia. Sejak zaman Romawi kuno, sudah berapa miliar korban berjatuhan akhirnya manusia menemukan model dalam mengelola negara, dalam berdemokrasi dan juga dalam mengatur tentara. Kalu tidak ada kesadaran bahwa sistem besarnya ada yang salah, sampai kapan ya akan terus jatuh korban karena TNI, mari kita saksikan.

Lantas bagaimana harus diatur ?

Ya niru saja semua negara yantg berhasil mengatur tentaranya sehingga tidak terus bentrok dengan rakyat, dengan polisi dan dengan siapa pun. Salah satu cara adalah kewenangan komando operasional dalam keadaan damai mutlak harus di tangan presiden selaku kepala negara, walaupun untuk satu butir peluru sekalipun perintah menembak harus dari kepala negara.

Begitu pula visi keamanan juga harus diubah, keamanan haruslah diposisikan sebagai out put dari sistem sipil, maka ketika muncul persoalan keamanan, maka yang harus diselesaikan dengan cara- cara sipil (beradab) dan oleh aparatur sipil. Kecuali cara-cara sipil gagal atau dipastikan akan gagal dan akan menimbulkan jatuhnya korban, maka walapun untuk menyelamatan satu warga negara, saat itu TNI haruslah dikerahkan. Apalagi kalau menyangkut masalah kemanusiaan, seperti bencana apa pun maka ketika aparatur sipil tidak mungkin mampu, gak usah diperintah saat itu TNI haruslah turun tangan.

Sepertinya gagasan Anda sulit dan besar sekali resistensinya?

Berat, sulit bukan berarti tidak mungkin. Soal resistensi, itu pasti tapi kan dari elite, bukan dari rakyat. Di sisi perlunya perubahan janganlah karena upaya di luar koridor demokrasi, katakanlah dengan menjatuhkan pemerintah, apalagi dengan cara-cara anarkis. Pemerintah jatuh juga yang akan mewarisinya juga sama saja, mereka lagi mereka lagi yang tidak punya solusi, lagi pula belum tentu akan menjadi lebih baik, salah-salah tambah buruk. Banyak negara bisa kok, perubahan dari sang pemimpin yang kuat dan punya solusi dan visi baru. Malaysia di bawah Mahathir, Thailand di bawah Thaksin, Venezuela dengan Hugo Chaves, Rusia, RRC, Jepang, Jerman dan banyak lagi contoh-contoh konkret.

Posisi Anda sekarang di mana?

Sejak 1 Juli 2000 saya dirumahkan, nonjob. Saat ini sedang menunggu penyelesaian administrasi pensiun.

Bagaimana Anda menyikapi perjalanan panjang pengangguran (non-job) tersebut?

Di awal masa pengangguran saya sempat menggugat Tuhan yang tidak berdaya memberi kesempatan dan kekuatan bagi saya dengan sejumlah kecil perwira bersama almarhum Letjen TNI Agus Wirahadikusumah (AWK) untuk ikut melaksanakan reformasi internal TNI dalam arti yang sesuai dengan tuntutan zaman. Karena tanpa pembenahan internal terlebih dulu, TNI yang di Orde Baru dijadikan tulang punggung pemerintah terlebih dulu, reformasi di tingkat kenegaraan akan gagal.

Belakangan saya mencoba mempelajari mengapa banyak negara bisa berhasil membangun peradaban dengan baik. Sementara kita terus terpuruk. Akhirnya saya bersama Sdri Liem Siok Lan bisa menyusun buku “Mengutamakan Rakyat” dalam bentuk wawancara yang isinya rumusan solusi untuk kita keluar dari keterpurukan dan sekaligus paradigma baru dalam mengelola negara.

Isi buku ini mencakup seluruh aspek kehidupan kenegaraan, yang kebenarannya telah dibuktikan oleh banyak negara. Bagi saya buku ini jauh lebih berharga dari pada sekadar jabatan, seandainya saya tidak dinonjobkan. Saya kini tahu rupanya Tuhan punya rencana lain, semoga dengan buku “Mengutamakan Rakyat” bangsa ini bisa mengakhiri masa gelapnya (jahiliyah) dan memulai kehidupan baru yang berlandaskan pada etika moral dalam artian laku yang benar.(sujito)

Source : http://intelindonesia.blogspot.com/2008/04/catatan-saurip-kadi.html

About Abing Manohara
Hi...Assalamu 'alaikum...I like to write, sharing kindliness and science, tips and solution. Hopefully with this blog many charitable and benefit which I can do for the others people. Solidarity forever....

Leave Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: